Serentak, PPS se-Kec. Tamalatea Resmi Buka Pendaftaran Calon PANTARLIH Pemilukada 2024, Intip Jadwalnya.

JENEPONTO - Memasuki tahapan pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur-calon wakil Gubernur dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) calon Bupati-calon wakil Bupati yang dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.

KPU Kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan 113 Desa/lurah secara serentak membuka pendaftaran calon Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) atau disebut PANTARLIH.

Baca juga: Panitia Sampaikan Progres Persiapan Hari Jadi Sulsel dalam Coffee Morning Humas Diskominfo Sulsel

Calon Pantarlih dapat mendaftarkan diri di wilayah domisili masing-masing di Sekertaris PPS Desa/Lurah setempat.

Pendaftaran calon Pantarlih ini, resmi dibuka pada tanggal 13-19 sekaligus penerimaan berkas dokumen persyaratan dan pengumuman.

Baca juga: Zona Bakamla Tengah Terima Kunker BPK Provinsi Sulawesi Utara

Adapun kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Pantarlih, yaitu:

- Surat pendaftaran. 
- Daftar riwayat hidup. 
- Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik. 
-  Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. 
- Pas foto ukuran 3X4 latar merah sebanyak 2 lembar. 
- Surat pernyataan dan
- Surat keterangan berbadan sehat.

Baca juga: Gubernur Sulsel Lepas Kafilah MTQ ke VI KORPRI 2022 ke Padang

Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai mana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 beserta dokumen pendukung, yaitu:

- Warga negara Indonesia. 
- Berusia paling rendah 17 tahun. 
- Berdomisili dalam wilayah kerja. 
- Mampu secara rohani dan jasmani, memuat surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik, surat peryataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) dan surat pernyataan sehat secara rohani (*). 

Baca juga: Buka Rakor Pendataan Regsosek, Gubernur Sulsel: Data Akurat Terbaru Jadi Acuan Kebijakan