Ketua LPPA-RI Beberkan Mamin DPRD Jeneponto Diduga Dikorupsi, Wakil Ketua I Buka Suara

JENEPONTO - SULSEL, - Ketua Lembaga Pengawasan Pengguna Anggaran Republik Indonesia (LPPA-RI), Syamsuddin Nompo membeberkan anggaran Makan minum (Mamin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terindikasi dikorupsi.

Syamsuddin Nompo menyebut, anggaran mamin itu menyeret tiga pucuk pimpinan DPRD Jeneponto, masing-masing diketahui, Ketua DPRD Jeneponto, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. 

Baca juga: Habib Aboe Bakar Al-Habsy Minta Polri Tindak Tegas Oknum Polisi yang Langgar SOP

"Ia uang makan dan minum DPRD Jeneponto itu dikorupsi. Kami koalisi tiga lembaga sudah lama melaporkan di Kejaksaan Tinggi terkait indikasi penyimpangan dana mamin, " beber Nompo sapaannya kepada Indonesiasatu.co.id, Minggu (19/02/2023). 

Dia menjelaskan, penyimpangan anggaran makan dan minum DPRD Jeneponto yang diduga dikorupsi oleh ketiga pucuk pimpinan tersebut. Karena, tidak pernah tinggal di rumah jabatan sementara uang mamin tetap diambilnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tower PLN

"Jadi itu anggaran mamin diambil sama ketiga orang ini, Ketua DPRD Jeneponto Arifuddin, Wakil Ketua I Irmawati dan Wakil Ketua II, Imam Taufik, itu sampai sekarang, " urainya.

Semenjak, beralih Pimpinan DPRD Jeneponto dari Hj. Salmawati ke H Arifuddin anggaran mamin sebesar kurang lebih Rp.5 milar tersebut cair terus hingga 2023 ini.

Baca juga: Arif Wibowo Nilai Perlunya Pemisahan antara Pelanggaran Administasi Pemilu dengan TSM

"Kalau Hj. Salmawati tidak ambil itu uang makan dan minum karena beliau tahu aturan, " katanya.

Menurut Nompo, dari proses pencairannya juga sudah salah. Sebab, waktu LPPA-RI melayangkan konfirmasi ke PPTK DPRD Jeneponto, Syamsiah, mengaku tidak pernah mencairkan apalagi melihat warna uang mamin tersebut. 

Baca juga: Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali ‘Right Issue’ PT Waskita

Katanya, yang berurusan langsung dengan uang mami itu adalah bendahara dan ketiga unsur pimpinan dimaksud.

"PPTKnya bilang ke saya tidak pernah mencairkan, kata dia tugasnya cuma proses saja dokumen sesuai apa yang dikasih oleh ketiga unsur pimpinan itu, " ungkap Nompo menirunya.

Baca juga: Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Nompo menjelaskan bahwa ketiga pucuk pimpinan tersebut sudah jelas bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, menyebutkan, anggaran makan minum adalah fasilitas di rumah jabatan, bukan di rumah pribadi, warkop dan lain sebagainya.

"Sudah jelas sekali ini dugaan kuropsinya. Ini jelas, Uang makan dan minum ini diberikan bagi pejabat yang tinggal di rumah jabatan dan dananya untuk membiayai keluarga dan tamunya di rumah jabatan. Tapi, ketiga unsur pimpinan ini tidak tinggal di rumah jabatan, malainkan tinggal di rumah peribadinya dengan alasan macam - macam, dia yang mengakui itu sendiri, " pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Salmawati mengatakan, terkait uang makan minum pimpinan tidak mesti di rumah jabatan. Kecuali, di DPA tertulis uang makan minum rumah jabatan. Kan beda.

Ini juga sementara pemeriksaan dipihak Kejari penanggungjawabnya. Sebab, setelah diperiksa di Inspektorat dan di BPK tidak ada temuan karena ini soal penempatan rujab. 

"Jadi terkait itu sudah dua tahun dianggarakan, tetapi sampai sekarang belum dicairkan dengan alasan tidak ada yang mau kerja dengan anggaran yang sedikit. Ada anggaran tapi kurang, " katanya.

Baca juga: Lagi, Si Jago Merah Ngamuk di Jeneponto Dua Unit Rumah Terbakar, Satu Rata dengan Tanah

Menurut dia, rumah jabatan itu sudah bocor, intinya kualitasnya tidak layak. Dan saat itu, Irmawati bilang sudah minta untuk dianggarkan, tetapi buktinya sampai sekarang tidak ada. 

Ditanya, apakah tidak ada pencairan  anggaran selama sudah pergantian pimpinan DRPD Jeneponto. Irmawati bilang tidak ada cair anggarannya.

"Yang ada perbaikan teras. itupun pakai uang pribadi saya. Pembangunan teras, tegel rumah jabatan itu saya pakai uang pribadi. Saya pakai membeli tempat tidur, beli lemari dan perabotan lainnya pakai dana pribadi, " katanya. 

Diatanya lagi, terkait anggaran mamin DPRD Jeneponto sebesar kurang lebih Rp5. miliar yang diduga dikorupsi oleh ketiga pucuk pimpinan tersebut, Irmawati mengatakan darimana dia berhitung sehingga ada dana 5 miliar. 

"Dari mana, hitung-hitungangnya dari mana. Itu fitnah. Itu tidak ada Ndi. Dan saya kira itu fitnah, " jelasnya. 

Baca juga: Keamanan Data di Indonesia Mudah Jebol, Christina Aryani: Perlindungan Data Pribadi Jadi PR Pemerintah

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, M. Imam Taufik belum bisa memberikan komentarnya terkait uang mamin DPRD Jeneponto.

"Saya ndak mau berkomentar dulu kalau terkait dengan itu, " katanya. 

Imam menyarankan, terkait hal ini bisa juga dikonfirmasi di pihak Kejaksaan, karena sebelumnya sudah tayang di pemberitaan.

"Makanya saya Ndk mau komen dulu. Saya lagi di Jakarta ini lagi ada acaraku, " tutupnya. 

Penulis: Syamsir

Baca juga: Dugaan Pemalsuan Dokumen, GPI Kota Bogor Berikan Waktu 7x24 Jam  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terbitan Surat Eksekusi Kepada Kejaksaan